Ada beberapa alasan yang bisa kamu pertimbangkan agar tidak gegabah dalam memiliki pengacara pribadi. Di sini Aliaksandr Litvin menjelaskan beberapa alasannya:

1. Harga pengacara internal mahal

Ketika masih berada di tahap awal, biasanya pengacara internal akan lebih mahal daripada layanan di outsourcing. Karena selain gaji dan ruang kerja, pengacara internal juga perlu memiliki akses ke seluruh infrastruktur yang diperlukan seperti database serta alat khusus yang mana hal ini akan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar dari gaji tetap seorang spesialis.

2. Tidak ada beban kerja yang cukup

Lagi-lagi ketika kamu masih berada di tahap awal, biasanya kamu tidak bisa memberikan banyak tugas kepada pengacara internal sehingga waktu yang ia gunakan tidak melakukan apa-apa.

3. Kualitas buruk

Ketika masih berada di tahap awal, biasanya income masih berada di tingkat rendah. Sehingga dari income tersebut, kamu hanya bisa membayar pengacara internal sesuai budget tersebut yang mana sedikit memiliki pengalaman dan belum mampu menangani tugas-tugas yang sulit.

Litvin menyarankan jika startup dapat mulai membayar pengacara internal ketika sudah memiliki banyak kasus yang memerlukan intervensi operatif. Akan lebih baik kalau kamu menghubungi pengacara di outsourcing jika memiliki tugas yang berada di luar standar yang biasanya sering dilakukan oleh para ahli. Karena biasanya pengacara internal biasa tidak melakukan tugas seperti melakukan penyusunan opsi atau perjanjian pemegang saham, serta dukungan kesepakatan investasi atau mungkin mereka pernah melakukan sekali seumur hidup.

Untuk memilih pengacara, kamu wajib perhatikan pengalaman kerja yang dibuktikan dengan kasus, rekomendasi dari kolega juga peringkat firma hukum internasional.

Akan tetapi, untuk startup yang memang membutuhkan pengacara internal, pengacara tersebut dapat bermanfaat di seluruh bidang pada lima poin utama pengembangan startup.

Ide

Pada tahap ini, pendiri hanya memikirkan badan Bagaimana cara untuk melakukan suatu ide untuk stafnya tidak ada badan hukum tetapi terdapat perjanjian antara pemilik masa depan yang dapat ditandatangani sebelum proses badan hukum. Biasanya dokumen perjanjian diri dari penetapan hak serta kewajiban bersama, menentukan kebijakan alokasi saham, serta karya tanggung jawab yang terdapat pada proyek masing-masing rekan atau mitra.

Pendaftaran badan hukum

Pada tahap ini, pekerjaan seorang pengacara yang harus dilakukan antara lain:

• Menentukan kondisi perusahaan dengan cara yang benar seperti bidang peradilan, jumlah badan hukum, hubungan antar perusahaan dan badan hukum, serta struktur kepemilikan yang optimal dalam situasi tertentu.
• Menyiapkan kesepakatan serta peraturan. Dalam tahap ini biasanya mencakup pembagian saham, algoritma untuk menuju keputusan serta struktur perusahaan juga dibuat di tahap ini.
• Menentukan serta memperbaiki struktur manajemen seperti cara membuat keputusan yang sulit, menentukan CEO, serta kekuatan yang akan diperoleh CEO.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI)

Pada tahap ini, nilai utama yang dimiliki startup ialah kekayaan intelektual pada produk yang dikembangkan serta stafnya karena hak atas suatu produk yang dibuat harus menjadi milik owner startup bukan karyawan biasa atau pengembang pihak ketiga. Dalam hal ini hak-hak tersebut harus dijelaskan pada dokumen perjanjian yang sesuai.

Pengaturan dengan karyawan

Pada tahap ini, aspek-aspek yang terdapat dalam hubungan kerja penting untuk didokumentasikan dengan benar seperti kontrak, pekerjaan yang dibuat untuk disewa, peraturan internal, serta kode etik perburuhan karena profesional yang terampil dalam suatu tim sangatlah berharga sehingga startup bergantung dengan mereka.

Mengamankan informasi

Pada tahap ini, perlu dilakukan pengamanan dokumen, file-file kerja, sampai data pribadi pelanggan. Hal ini dilakukan sejalan dengan perkembangan Islam tetap yang terintegrasi secara alami dalam pekerjaannya.

Dari 5 poin utama pengembangan startup menurut Aliaksandr Litvin barusan, kira-kira apakah sudah ada tahap yang kamu selesaikan? Atau kamu memiliki kesulitan dalam menjalankan salah satu tahapan tersebut?

Jika kamu memang membutuhkan lawyer, jangan lupa untuk melakukan observasi serta diskusi dengan para pemegang jabatan untuk memperoleh hasil keputusan yang baik bagi startupmu!

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

The post Kapan Startup Butuh Pengacara Pribadi? appeared first on 1000 Startup Digital.

Kira-kira apa saja yang poin-poin hukum yang harus kamu perhatikan sebagai seorang founder? Mari kita bahas satu per satu!

Badan Usaha yang Cocok

Ada banyak jenis badan usaha di Indonesia, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV). PT dan CV sendiri memiliki perbedaan mencolok yang harus kamu perhatikan.

PT sendiri adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar Rp 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Pendirian PT harus dibuat di notaris untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar berstatus sebagai badan hukum.

Nah, untuk CV sendiri berasal dari bahasa Belanda (Commanditaire Vennootschap) yang berarti Persekutuan Komanditer. Menurut Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih pada buku mereka yang berjudul Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi, pengertian CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dan didirikan oleh satu atau lebih sekutu yang aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.
Nah, sebaiknya kamu memikirkan matang-matang kelebihan dan kekurangan dari (minimal) dua jenis usaha ini. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk mengurus izin usaha, ya! Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemberhentian usaha atau penalti lainnya.

Kesepakatan Antar Founder

Tidak hanya kamu yang harus memahami pilar-pilar hukum dalam mendirikan usaha, partnermu pun harus berlaku demikian. Menurut Dailysocial, banyak perusahaan yang gagal karena tidak adanya komunikasi baik antar co-founder dan banyaknya konflik.

Terkait dengan pembagian saham dan hak-hak pendiri, kamu harus betul-betul memastikan bahwa di antara kalian tidak ada kesalahpahaman, pelanggaran, maupun kecurangan. Buatlah perjanjian legal (shareholder agreement) yang mengikat dan dapat dibaca setiap waktu, sehingga keselarasan dalam direksimu pun dapat terjaga dengan baik. Perjanjian hukum tersebut juga sebaiknya dibuat dengan penasehat hukum, dan tidak hanya mengambil template dari internet saja.

Melakukan co-founding dengan sahabat, kerabat, atau orang terpercaya kita memang terdengar mudah dan nyaman, namun ada baiknya kita bisa lebih bijak dan berhati-hati bila berhubungan dengan hal-hal berbau hukum dan bisnis. Karena toh kehati-hatian ini juga yang bisa menjaga hubungan baik antara kamu dan rekanmu.

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual

Seringkali orang-orang mengaitkan HKI hanya dengan karya-karya orisinal maupun karya seni, namun dalam sebuah perusahaan, HKI juga merupakan hal penting yang tak boleh terlewatkan. Pertama, kamu harus memperhatikan apakah produk yang mau kamu jual maupun setiap aset seni yang mau kamu distribusikan (unsur pada logo atau landing page website perusahaan, dll) sudah memiliki HKI atau belum. Terutama bila kamu menggunakan jasa freelance dari pekerja lepasan yang ada di luar kantormu. Bisa saja dia tidak memiliki concern yang sama dengan kedisiplinan hukum yang mau kamu terapkan.

Kedua, lindungi juga aset-aset perusahaanmu dengan HKI. Setelah memastikan bahwa milik perusahaan kamu tidak ada yang terlebih dahulu didaftarkan ke HKI, sekarang saatnya kamu yang mendaftarkan inovasi dan produkmu. Kamu bisa mendaftarkan HKI dari aset perusahaanmu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

HKI ini penting untuk kamu perhatikan, sebab bila kamu membiarkan aset perusahaanmu disebarluaskan tanpa perlindungan hukum, kamu bisa mengalami kerugian yang besar dan kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan untuk dari hasil jerih payahmu dan tim kamu sendiri.

Taat Pajak: Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Hal berikutnya yang harus kamu (dan karyawan-karyawan kamu nantinya) harus pikirkan pula adalah kewajiban pajak. Hal ini ditandai dengan kepemilikan NPWP, terutama oleh kamu sebagai pemilik badan usaha, ataupun NPWP dari perusahaanmu sendiri. Selain menandai ketaatan perusahaanmu dalam membayar pajak, NPWP juga mempermudah legalitas perusahaanmu. Kamu juga tidak boleh lupa untuk menghitung, mencatat, dan membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan.

Kemudian keuntungan berikutnya dalam penggunaan NPWP adalah mudahnya mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perseroan (TDP). SIUP sendiri adalah surat izin dalam menjalankan usahamu saat ini. Sementara TDP sendiri adalah bukti bahwa kamu telah memenuhi semua persyaratan untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, ternyata ada banyak ya, keuntungan dan kemudahan dalam memperhatikan kewajiban pajak dan memiliki NPWP.

Pahami Undang-Undang Ketenagakerjaan

Sebagai seorang atasan, tentunya kamu tidak hanya berhak untuk mendapatkan karyawan terbaik yang bisa mengembangkan bisnis dan dapat dipercaya, namun kamu juga berkewajiban untuk menyediakan hak-hak mereka sebagai karyawan. Nah, hak dan kewajiban setiap karyawan tentunya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Tidak hanya HR, kamu pun harus mempelajari undang-undang ini dengan seksama. Selain bisa mengawasi jalannya perusahaanmu, kamu pun akan merasa aman karena telah menyediakan hak yang mereka butuhkan, serta berhak juga untuk mendapatkan performa terbaik dari mereka sesuai dengan dokumen-dokumen yang mengikat kesepakatan antara kamu dan karyawan-karyawanmu.

Contoh dari hal-hal yang harus kamu perhatikan dari UU Ketenagakerjaan adalah: besaran gaji karyawan, pajak penghasilan, asuransi, dan masa cuti. Sementara kamu pun harus memperhatikan surat-surat pendukung seperti PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang menjamin perjanjian antara kamu dan karyawanmu. Hal ini tentu penting, supaya terdapat keselarasan antara hak yang mereka dapat, dan kinerja yang bisa mereka berikan kepada kamu dan perusahaanmu.

Meski banyak yang harus kamu perhatikan, bukan berarti ini perkara yang sulit. Seorang pemimpin yang bertekad kuat dan berpikiran positif serta visioner akan memperhatikan kewajibannya juga, dan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang mengenakkan dirinya sendiri. Milikilah growth mindset dan jadilah founders yang sukses. Semangat ya!

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

The post Founders, Kenali Pilar-Pilar Hukum untuk Bisnismu! appeared first on 1000 Startup Digital.

Sebagai founder, kamu juga harus berhati-hati dalam membuat kesepakatan bersama dengan investor. Karena, apa yang tertulis di dalam term sheet tersebut akan menentukan peran investor dalam perusahaan kamu ke depannya, dan juga akan menentukan bagaimana kamu menjalankan bisnis kamu. Jangan lupa, kenyamanan dan chemistry kamu dengan penyalur dana startup harus seimbang.

Term sheet bukanlah sebuah kontrak, melainkan kesepakatan terhadap maksud dan tujuan investasi kedua pihak. Bentuk term sheet sendiri akan bergantung pada bentuk dari investasi yang akan dibuat: berdasarkan model SAFE, KISS, convertible note, atau equity? Hal ini juga perlu kamu ketahui sebelum membuat kesepakatan.

Pada artikel kali ini, kita akan mengambil contoh term sheet yang dibuat berdasarkan convertible note. Nah, convertible note sendiri adalah bentuk investasi di mana pendanaan dari investor dapat diubah menjadi saham, tergantung dengan persyaratan tertentu. Bentuk term sheet yang akan dibuat sesuai dengan convertible sheet akan memuat poin-poin ini:

Struktur dari Keuangannya

Dalam bagian ini akan tertera nominal investasi yang diberikan, jumlah pembagian uang, serta jenis saham yang dipilih.

Biasanya, seorang investor lebih suka dengan Preferred Shares (saham prioritas) yang memiliki keuntungan lebih dibanding Common Shares (saham biasa).

Condition to Close

Condition to close sendiri adalah saat-saat pemenuhan persyaratan dalam menentukan suatu kesepakatan. Pada bagian term sheet ini akan dimuat data-data spesifik mengenai waktu penandatanganan yang ditentukan lewat KPI, uji kelayakan, kepegawaian seluruh anggota perusahaan, serta kondisi-kondisi lain sesuai permintaan investor.

Bagian-bagian dari Convertible Loan

Bagian ini akan memuat informasi terkait Interest Rate, Valuation Cap, Discount, Maturity Cap, Maturity Date. Penjelasan lengkap mengenai istilah-istilah ini bisa kamu baca lebih lengkap di sini.

Liquidity Event

Nah, di bagian ini, semua detail kesepakatan yang berkaitan dengan likuiditas akan dirinci. Contohnya seperti company closure, sale/merger antara perusahaan yang berpindah pimpinan, dan lain sebagainya. Di sini juga dimuat mengenai kapan dan bagaimana investor menerima hasil dari likuiditas.

Keputusan Penting

Term sheet juga memuat berbagai keputusan penting antar kedua pihak dalam satu paragraf. Contohnya seperti memuat rincian modal dasar perusahaan, penandatanganan pinjaman yang dapat dikonversi, atau dokumen penunjang investasi lainnya. Paragraf ini juga bisa memuat tentang hak kekayaan intelektual perusahaan, penjualan perusahaan, pembagian dividen, dan lain-lain.

Saham Founder

Bagian ini akan memuat besaran saham yang bisa founder miliki, serta setelah berapa lama dan dalam kondisi apa founder bisa menerima saham tersebut. Dalam bagian ini, akan digunakan konsep Cliff Vesting, di mana karyawanmu mendapatkan hak untuk menerima manfaat penuh dari rekening program pensiun yang memenuhi syarat perusahaan mereka pada tanggal tertentu.

Hak atas Informasi

Bagian ini akan memuat kapan dan dalam kondisi apa seorang founder harus memberikan laporan kepada investor atas penggunaan investasi yang telah diberikan. Contohnya, kesepakatan untuk memberikan laporkan kepada investor setiap sebulan sekali.

Option Pool

Bagian ini biasanya digunakan untuk mengatur besaran saham sebuah perusahaan, dan uang akan disebarkan ke para karyawan untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam bekerja. Harapannya, hal ini membangun sense of belonging dalam diri karyawan. Biasanya besaran option pool adalah 10%.

Hak Suara (Perusahaan dan Investor)

Pada bagian ini akan diatur mengenai hak suara investor, yang sama besar dengan pemilik saham umum maupun saham prioritas, misalnya saat terjadi perubahan dari nilai saham, perubahan jumlah direktur dalam sebuah direksi, dan lain-lain.

Eksklusivitas

Bagian ini berguna untuk ‘mengunci’ kesepakatan bahwa dalam jangka waktu tertentu (setelah term sheet ditandatangani), sebuah startup tidak bisa serta merta menerima investasi lain. Contoh jangka waktunya adalah pada kisaran 30 hari setelah penandatanganan.

Poin-poin Lain

Bagian ini memuat poin-poin lain seperti kerahasiaan dokumen, detail akun bank perusahaan dan tanda tangan dari kedua belah pihak.

Sekarang kamu telah mengenal bentuk term sheet yang akan digunakan untuk tipe investasi convertible note. Ke depannya, sebagai penggiat startup, jangan ragu untuk menggali lebih banyak informasi mengenai pendanaan dan investasi sebelum memulai, bahkan mempercayakan perusahaanmu kepada investor yang potensial dan bisa mengembangkan perusahaanmu. Jangan lupa juga untuk memperhatikan rincian dan kelengkapan dari dokumen pentingmu. Semangat!

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

The post Term Sheet: Isi dan Manfaatnya untuk Startupmu appeared first on 1000 Startup Digital.

1. Struktur bisnis

Bukan hanya masalah tentang ide, validasi, dan membangun MVP saja yang perlu dipikirkan sejak hari pertama membangun startup. Namun, sebagai pendiri, kamu juga perlu merumuskan struktur bisnis yang ingin digunakan. Alasannya, struktur bisnis sangat mempengaruhi hal-hal terkait pendanaan, pajak, serta beberapa kewajiban pribadi lainnya.

Berikut adalah struktur bisnis yang umumnya digunakan oleh pebisnis.

Apa itu pedagang tunggal?

Adalah individu yang memiliki dan menjalankan bisnis. Baik keuntungan atau kerugian ditanggung sepenuhnya oleh individu tersebut.

Apa itu kemitraan?

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih. Lingkup kerja samanya meliputi operasional, pendapatan, serta kerugian.

Apa itu perusahaan?

Adalah badan hukum terpisah yang dijalankan oleh direktur serta dimiliki oleh para pemegang saham

2. Perjanjian pendiri dan atau pemegang saham

Seberapa percayanya kamu terhadap co-founder atau investor, kamu tetap harus membuat perjanjian kedua belah pihak. Di dalam perjanjian ini, kamu harus memutuskan dan menuliskan tentang tanggung jawab para pemangku kepentingan, peran, kewajiban, gaji, ekuitas, penyelesaian perselisihan, dan informasi penting lainnya. Dengan membuat perjanjian ini, maka bisnis dapat dijalankan secara profesional dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Perjanjian karyawan

Dalam proses perekrutan, ada tahapan di mana perusahaan sudah mendapatkan kandidat yang tepat dalam mengisi lowongan pekerjaan. Untuk itu, perusahaan membutuhkan perjanjian karyawan atau disebut dengan kontrak kerja. Sebagai pemilik bisnis, kamu harus memastikan akan kerahasiaan dan intellectual property tetap terlindungi. Untuk tahu lebih lanjut tentang hal apa saja yang tertuliskan dalam kontrak kerja, kamu dapat membacanya di artikel ini.

4. Kontrak

Saat startupmu mulai beroperasi, kamu harus menyiapkan template untuk dokumen kontrak. Kontrak ini bisa dilakukan dengan pihak lainnya, misalnya dengan pemasok, pelanggan, atau pihak ketiga mana pun yang jasa atau produknya kamu butuhkan. Dengan membuat kontrak kerja sama, artinya kamu peduli dan melindungi perusahaan dari risiko terjadinya perselisihan.

5. Kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, atau yang bisa disingkat dengan HKI, adalah aset perusahaan yang sangat penting dan harus dilindungi. Untuk itu, HKI membutuhkan perlindungan dalam bentuk dokumen hukum. Umumnya, HKI pada startup meliputi kode situs web, kode aplikasi, aplikasi atau perangkat lunak, gambar, logo, identitas merek, karya seni, desain produk, font, dan lain-lain.

Beberapa hal yang sudah disebutkan adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh startupmu, bahkan saat sejak memulai hari pertama. Dengan mempertimbangkan aspek hukum sejak awal, maka startupmu punya posisi hukum yang sehat sehingga akan lebih memudahkan dalam pengelolaan ke depannya.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

The post 5 Masalah Hukum yang Sering ‘Disepelekan’ Founder di Awal Startup appeared first on 1000 Startup Digital.

Salah satu keahlian fundamental yang harus dimiliki adalah ilmu tentang perjanjian atau biasa disebut dengan legal agreement. Karena, ketika bisnis sudah berjalan, ada beberapa dokumen penting yang harus dibuat dan dijalankan oleh kedua pihak yang telah bersepakat.

Namun, perjanjian hukum apa saja yang harus dibuat ketika awal startup berdiri? Berikut adalah 7 perjanjian hukum yang umumnya digunakan ketika startup berdiri dalam 12 bulan pertama. Mari pelajari di sini.

1. Kesepakatan pemegang saham

Saat membangun startup, kamu pasti bermitra dengan co-founder. Ketika sudah mendapatkan pendanaan dari investor pun, kamu juga bekerja sama dengan co-investor. Karenanya, penting sekali bagimu membuat kontrak kesepakatan pemegang saham. Di dalam kontrak ini, para pemegang saham membuat hak, kewajiban, dan informasi lainnya, seperti penjualan saham, bagaimana keputusan perusahaan dibuat.

2. Perjanjian kerja

Membangun tim adalah salah satu aktivitas yang pasti akan dilakukan founder. Oleh karena itu, menyiapkan perjanjian kerja dari sekarang adalah langkah yang tepat. Umumnya, isi perjanjian kerja mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja serta karyawan. Setelah itu, terdapat beberapa informasi penting lainnya seperti berapa lama jam kerja yang ditentukan, cuti, remunerasi (upah, bonus, dan insentif), periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dan lain-lain.

3. Perjanjian layanan

Apabila kamu mulai menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait layanan kerja, akan lebih baik jika kamu memberikan kontrak atau perjanjian. Tujuannya agar kerja sama dapat berjalan baik dan pihak yang bekerja sama mematuhi apa saja yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Beberapa hal yang tertulis dalam kontrak perjanjian layanan antara lain biaya, lingkup layanan, jaminan, ganti rugi, skenario kewajiban terbatas dan tidak terbatas, pemutusan kerja sama dan konsekuensinya.

4. Non-disclosure Agreement (NDA)

Semua bisnis pasti memiliki rahasianya masing-masing. Begitu pula dengan startup. Dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain, sering kali ada hal yang bersifat rahasia dan perlu dijamin keamanannya, seperti rahasia dagang dan ide bisnis. Menggunakan NDA, akan melindungi bisnismu dengan memastikan bahwa pihak lain tidak mengungkapkan informasi yang dilindungi. Biasanya, NDA berisi cakupan informasi rahasia, konsekuensi yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran, serta pernyataan dan jaminan terkait rahasia tersebut.

5. Perjanjian tentang lisensi atau kekayaan intelektual

Dalam proses mengembangkan bisnis, ada momen ketika pemilik ingin memberikan kekayaan intelektual kepada perusahaan. Bisa juga sebaliknya, yaitu ketika pemilik ingin mendapatkan pengalihan Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga ke perusahaan. Sebagai founder kamu bisa menetapkan HKI ke startup, sehingga perusahaan punya aset sehingga dapat digunakan secara layak.

6. Perjanjian transfer data

Kini, data menjadi aset berharga bagi perusahaan. Untuk itu, membuat perjanjian transfer data dapat dilakukan bila bisnis mengadakan kerja sama dalam mendapatkan layanan pihak ketiga. Dalam perjanjian ini menetapkan kewajiban dan hak penyedia layanan data agar tidak terjadi pelanggaran kerja sama serta tidak melanggar undang-undang terkait privasi data.

7. Perjanjian sewa

Ini merupakan perjanjian yang paling umum ditemukan dalam bisnis apa pun. Sebagai penyewa, umumnya kita disediakan perjanjian sewa dengan pemilik atau tuan tanah. Namun, sebagai penyewa kita harus hati-hati agar tidak ‘dicurangi’ oleh tuan tanah. Sebab, dalam beberapa kasus, isi perjanjian cenderung tidak adil dan lebih menguntungkan pemilik. Untuk itu, akan lebih bijaksana sebagai penyewa, kamu perlu meninjau ulang perjanjian yang ditawarkan oleh pemilik bangunan.

Itulah beberapa perjanjian yang kerap digunakan oleh founder saat menjalankan bisnisnya. Semoga membantumu dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, ya.

—

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.

Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!

The post 7 Perjanjian Hukum yang Penting untuk Startup appeared first on 1000 Startup Digital.