Dalam membangun startup, founder perlu ‘melek’ hukum dalam mengelola bisnisnya. Kapan waktu yang tepat dalam menyiapkan dokumen dan aspek terkait hukum ini? Justru sedari awal adalah langkah yang tepat agar proses operasional bisnis dapat berjalan lebih lancar. Berikut adalah 5 hal yang berkaitan dengan hukum dan paling sering ‘disepelekan’ oleh para founder di awal berdirinya startup.
1. Struktur bisnis
Bukan hanya masalah tentang ide, validasi, dan membangun MVP saja yang perlu dipikirkan sejak hari pertama membangun startup. Namun, sebagai pendiri, kamu juga perlu merumuskan struktur bisnis yang ingin digunakan. Alasannya, struktur bisnis sangat mempengaruhi hal-hal terkait pendanaan, pajak, serta beberapa kewajiban pribadi lainnya.
Berikut adalah struktur bisnis yang umumnya digunakan oleh pebisnis.
Apa itu pedagang tunggal?
Adalah individu yang memiliki dan menjalankan bisnis. Baik keuntungan atau kerugian ditanggung sepenuhnya oleh individu tersebut.
Apa itu kemitraan?
Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih. Lingkup kerja samanya meliputi operasional, pendapatan, serta kerugian.
Apa itu perusahaan?
Adalah badan hukum terpisah yang dijalankan oleh direktur serta dimiliki oleh para pemegang saham
2. Perjanjian pendiri dan atau pemegang saham
Seberapa percayanya kamu terhadap co-founder atau investor, kamu tetap harus membuat perjanjian kedua belah pihak. Di dalam perjanjian ini, kamu harus memutuskan dan menuliskan tentang tanggung jawab para pemangku kepentingan, peran, kewajiban, gaji, ekuitas, penyelesaian perselisihan, dan informasi penting lainnya. Dengan membuat perjanjian ini, maka bisnis dapat dijalankan secara profesional dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Perjanjian karyawan
Dalam proses perekrutan, ada tahapan di mana perusahaan sudah mendapatkan kandidat yang tepat dalam mengisi lowongan pekerjaan. Untuk itu, perusahaan membutuhkan perjanjian karyawan atau disebut dengan kontrak kerja. Sebagai pemilik bisnis, kamu harus memastikan akan kerahasiaan dan intellectual property tetap terlindungi. Untuk tahu lebih lanjut tentang hal apa saja yang tertuliskan dalam kontrak kerja, kamu dapat membacanya di artikel ini.
4. Kontrak
Saat startupmu mulai beroperasi, kamu harus menyiapkan template untuk dokumen kontrak. Kontrak ini bisa dilakukan dengan pihak lainnya, misalnya dengan pemasok, pelanggan, atau pihak ketiga mana pun yang jasa atau produknya kamu butuhkan. Dengan membuat kontrak kerja sama, artinya kamu peduli dan melindungi perusahaan dari risiko terjadinya perselisihan.
5. Kekayaan intelektual
Hak Kekayaan Intelektual, atau yang bisa disingkat dengan HKI, adalah aset perusahaan yang sangat penting dan harus dilindungi. Untuk itu, HKI membutuhkan perlindungan dalam bentuk dokumen hukum. Umumnya, HKI pada startup meliputi kode situs web, kode aplikasi, aplikasi atau perangkat lunak, gambar, logo, identitas merek, karya seni, desain produk, font, dan lain-lain.
Beberapa hal yang sudah disebutkan adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh startupmu, bahkan saat sejak memulai hari pertama. Dengan mempertimbangkan aspek hukum sejak awal, maka startupmu punya posisi hukum yang sehat sehingga akan lebih memudahkan dalam pengelolaan ke depannya.
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah upaya bahu membahu penggerak ekosistem startup digital Indonesia untuk saling terkoneksi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Diinisiasi sejak 2016, gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. #1000StartupDigital memberikan pembinaan bagi calon founder untuk membentuk tim, membuat MVP, hingga meluncurkan produknya ke pasar.
Karena Indonesia maju, #MulaiDariKamu!
Bagikan artikel ini
